Dalam acara diskusi publik bertema “AI and Humanity: Where Do We Draw the Line” yang digelar di Jakarta pada Selasa, 11 Februari, Plt Kepala Pusat Kebijakan Strategis Kemkomdigi, Oky Suryowahono, mengungkapkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (AI) tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga menghadirkan sejumlah tantangan Keamanan serius. Di antara tantangan tersebut adalah isu keamanan data, privasi, hak asasi manusia (HAM), dan hak cipta. Menyikapi hal ini, Kemkomdigi telah menyusun sejumlah strategi untuk memastikan bahwa perkembangan AI tetap sejalan dengan kepentingan publik dan perlindungan hak individu.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan AI adalah risiko pelanggaran privasi dan keamanan data. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh sistem AI, potensi penyalahgunaan data pribadi menjadi semakin tinggi. Oky menegaskan Kemkomdigi telah menyiapkan regulasi komprehensif untuk memastikan pengumpulan serta penggunaan data dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Regulasi ini juga dirancang untuk melindungi hak-hak pengguna, termasuk hak atas privasi dan keamanan data.
Selain itu, Kemkomdigi juga fokus pada penguatan infrastruktur keamanan siber. Dalam era digital yang semakin kompleks, serangan siber menjadi ancaman nyata yang dapat mengganggu stabilitas sistem AI. Kemkomdigi berencana meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah, swasta, dan akademisi untuk mengembangkan teknologi keamanan siber yang lebih canggih. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir risiko kebocoran data dan serangan siber yang dapat merugikan masyarakat.
Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah isu etika dan HAM dalam penggunaan AI.
Oky menekankan bahwa pengembangan AI harus selalu mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Misalnya, penggunaan AI dalam pengambilan keputusan otomatis harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia. Kemkomdigi berkomitmen mengedepankan etika dalam kebijakan AI, termasuk membentuk tim ahli untuk mengawasi implementasi teknologi secara bertanggung jawab.
Di sisi hak cipta, Kemkomdigi juga menyadari bahwa perkembangan AI dapat menimbulkan persoalan baru, terutama terkait dengan kepemilikan dan penggunaan karya yang dihasilkan oleh sistem AI. Untuk itu, Kemkomdigi sedang merancang regulasi yang jelas mengenai hak cipta dalam konteks AI, termasuk mekanisme perlindungan bagi kreator dan pengguna teknologi AI.
Dalam kesimpulannya, Oky menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan pengembangan AI. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat bagi Indonesia dalam menghadapi era digital yang semakin maju.
