News

News adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media internet.

Kegagalan Komunikasi Pemerintah: Rakyat Butuh Dialog, Bukan Represi

by
Kegagalan Komunikasi Pemerintah: Rakyat Butuh Dialog, Bukan Represi

Dalam dinamika politik dan sosial yang terus berkembang, komunikasi antara pemerintah dan rakyat seharusnya menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan publik. minimal deposit 10 ribu Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Kegagalan komunikasi pemerintah kerap menjadi akar dari ketegangan sosial dan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Alih-alih membangun ruang dialog yang terbuka dan empatik, pemerintah justru kerap menggunakan pendekatan elitis yang represif. Ketika kritik disampaikan, respons yang muncul seringkali bersifat defensif, bahkan disertai ancaman hukum. Hal ini menciptakan jurang antara penguasa dan rakyat, yang justru memperparah konflik horizontal maupun vertikal.

Komunikasi yang Tertutup dan Tidak Asertif

Banyak kebijakan publik yang diumumkan tanpa melalui proses konsultasi atau dialog dengan masyarakat. Contoh paling nyata adalah kebijakan kontroversial yang langsung diumumkan tanpa memperhatikan aspirasi publik. Ketika terjadi gelombang penolakan, alih-alih mendengar dan menanggapi dengan kepala dingin, pemerintah justru merespons dengan narasi yang menyudutkan rakyat sebagai “tidak paham” atau “termakan hoaks”.

Model komunikasi seperti ini menunjukkan kurangnya empati dari pemegang kekuasaan. Pemerintah tidak cukup membuka ruang partisipatif yang sejati, padahal demokrasi menuntut adanya partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa. Komunikasi satu arah yang sarat instruksi dan minim dialog bukanlah komunikasi yang sehat dalam tata kelola negara demokratis.

Rakyat Bukan Objek, Tapi Subjek

Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah subjek, bukan objek kekuasaan. Oleh karena itu, mendengarkan aspirasi mereka bukan sekadar bentuk belas kasih, melainkan kewajiban konstitusional. Sayangnya, sebagian besar keputusan politik diambil tanpa pelibatan masyarakat. Proses pembuatan kebijakan lebih sering dikendalikan oleh elit politik dan kepentingan oligarki.

Ketika rakyat mencoba menyuarakan pendapat melalui demonstrasi, kritik di media sosial, atau forum publik, seringkali mereka dibungkam dengan dalih keamanan atau stabilitas nasional. Padahal, suara rakyat adalah bentuk ekspresi demokrasi yang sah. Penggunaan alat negara untuk membungkam opini publik adalah bentuk represi yang membahayakan demokrasi.

Empati sebagai Pilar Kepemimpinan

Kepemimpinan yang baik tidak hanya diukur dari capaian pembangunan atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pemimpin mampu membangun kedekatan emosional dengan rakyatnya. Empati menjadi fondasi penting dalam setiap proses komunikasi yang dilakukan pemerintah. Sayangnya, gaya komunikasi elitis yang kaku dan penuh jargon teknokratik seringkali gagal menjembatani perasaan dan kebutuhan masyarakat.

Rakyat tidak menuntut hal yang muluk-muluk. Mereka hanya ingin didengar, dimengerti, dan dihormati sebagai bagian dari bangsa ini. Ketika komunikasi dibangun atas dasar rasa hormat dan empati, maka kepercayaan pun akan tumbuh. Sebaliknya, jika yang muncul justru ketakutan karena ancaman, maka yang lahir adalah resistensi sosial yang meluas.

Saatnya Mengubah Pola Komunikasi

Pemerintah perlu menyadari bahwa kekuasaan tanpa legitimasi rakyat adalah kekuasaan yang rapuh. Legitimasi itu hanya bisa dibangun dengan komunikasi yang terbuka, jujur, dan empatik. Sudah saatnya pemerintah menghentikan pola komunikasi yang menindas dan mulai membangun ruang dialog yang sehat dengan masyarakat.

Dialog bukanlah tanda kelemahan, tapi justru simbol kekuatan moral sebuah pemerintahan. Rakyat tidak membutuhkan penguasa yang merasa paling tahu, tapi pemimpin yang mau mendengar dan memahami. Komunikasi yang gagal hanya akan menciptakan kegagalan yang lebih besar dalam pembangunan bangsa.

Ketua RT Gen Z Rawa Badak Selatan Viral, Bukti Anak Muda Siap Pimpin

by
Ketua RT Gen Z Rawa Badak Selatan Viral, Bukti Anak Muda Siap Pimpin

Di tengah berkembangnya tren kepemimpinan milenial dan Gen Z, muncul sosok inspiratif dari kawasan Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara. Seorang pemuda Gen Z resmi menjabat sebagai Ketua RT di usia muda, dan menjadi rans4d online sorotan publik setelah kisahnya viral di media sosial. Sosok ini bukan hanya mengubah pandangan masyarakat soal siapa yang layak memimpin lingkungan, tapi juga menuai pujian dari berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.

Kepemimpinan dari Generasi Muda

Pemuda yang kini menjadi Ketua RT tersebut dikenal aktif, inovatif, dan dekat dengan warga sekitar. Ia terpilih bukan karena usia, melainkan karena kepeduliannya terhadap lingkungan, kemampuannya berkomunikasi, serta ide-ide segarnya yang relevan dengan kebutuhan warga saat ini.

Langkah beraninya mencalonkan diri sebagai Ketua RT mendapat dukungan luas, terutama dari kalangan muda yang selama ini cenderung apatis terhadap urusan kepemimpinan lingkungan. Dengan pendekatan yang inklusif, ia mampu merangkul warga lintas generasi dan memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat penyampaian informasi antarwarga.

Viral di Media Sosial

Kisahnya menjadi viral setelah video pelantikan dan aktivitas sosialnya dibagikan di media sosial. Dalam video tersebut, ia terlihat memimpin rapat warga dengan gaya khas anak muda—santai namun tetap serius. Banyak netizen memuji gaya komunikasinya yang lugas, ramah, dan tidak berjarak.

Komentar-komentar positif terus mengalir, dengan banyak yang berharap akan ada lebih banyak Ketua RT muda yang lahir di wilayah lain. Keviralan ini menjadi bukti bahwa masyarakat mendambakan perubahan, dan terbuka terhadap pemimpin yang lebih muda asalkan memiliki visi dan aksi nyata.

DPRD DKI Beri Apresiasi

DPRD DKI Jakarta pun turut angkat bicara mengenai fenomena ini. Salah satu anggotanya menyebut bahwa terpilihnya Ketua RT dari kalangan Gen Z adalah sinyal positif. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa anak muda tidak hanya melek digital, tapi juga siap terjun langsung dalam urusan sosial kemasyarakatan.

Lebih lanjut, DPRD mendorong agar Pemprov DKI Jakarta memberikan ruang yang lebih luas bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan, baik melalui organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, hingga posisi struktural seperti RT dan RW.

Tantangan dan Harapan

Meski viral dan menuai banyak pujian, perjalanan sebagai Ketua RT tentu tidak mudah. Ia harus menghadapi berbagai tantangan mulai dari birokrasi, ekspektasi warga, hingga adaptasi dengan sistem yang sudah lama berjalan. Namun, semangatnya yang besar dan dukungan warga menjadi modal kuat untuk terus melangkah.

Banyak pihak berharap bahwa kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda lainnya. Kepemimpinan tidak selalu harus menunggu usia matang, tapi bisa dimulai dari keberanian untuk mengambil tanggung jawab dan membuktikan komitmen kepada masyarakat.

Ketua RT Gen Z dari Rawa Badak Selatan adalah cerminan semangat baru dalam dunia kepemimpinan lokal. Ia membawa angin segar, membuka ruang partisipasi untuk generasi muda, dan membuktikan bahwa kepemimpinan adalah soal keberanian, niat, dan aksi nyata. Viral bukan karena sensasi, tapi karena ketulusan dan keberanian untuk berubah.

5 Potret Asri Welas Tampil Berani, Pakaian Minim dan Rambut Panjang Jadi Penutup

by
5 Potret Asri Welas Tampil Berani, Pakaian Minim dan Rambut Panjang Jadi Penutup

Asri Welas dikenal sebagai aktris multitalenta yang telah lama berkecimpung di dunia hiburan Indonesia. Sosoknya yang kerap tampil jenaka di layar kaca ternyata juga memiliki sisi glamor dan elegan yang jarang terekspos. densons creek golf course Belum lama ini, nama Asri kembali menjadi sorotan setelah beberapa potret dirinya beredar di media sosial dengan penampilan yang cukup berani dan mencuri perhatian.

Dalam foto-foto tersebut, Asri tampil mengenakan pakaian minim yang memperlihatkan bagian bahunya secara terbuka. Menariknya, ia membiarkan rambut panjangnya tergerai dan menutupi bagian dada, menciptakan kesan sensual namun tetap artistik. Unggahan ini sontak mengundang reaksi beragam dari netizen.

Berikut adalah 5 potret cantik Asri Welas yang tampil berani namun tetap elegan, yang membuat publik terpukau:

1. Rambut Panjang Jadi Penutup Utama

Dalam salah satu foto, Asri tampak duduk dengan posisi rileks. Ia hanya mengenakan bawahan simpel dan membiarkan tubuh bagian atas terbuka, dengan rambut panjangnya menjuntai indah menutupi area sensitif. Gaya ini memperlihatkan sisi anggun dan berani dari seorang Asri Welas yang dikenal kalem dan bersahaja.

2. Tatapan Penuh Karisma

Selain penampilan busananya, ekspresi wajah Asri juga menarik perhatian. Tatapan tajam namun lembut memberikan nuansa dramatis pada foto tersebut. Ia terlihat percaya diri dan penuh pesona, membuktikan bahwa kecantikan tidak hanya soal pakaian, melainkan juga bagaimana cara membawa diri.

3. Artistik dan Berkelas

Potret yang ditampilkan tidak terkesan vulgar meskipun berpakaian minim. Komposisi pencahayaan dan sudut pengambilan gambar sangat memperhatikan nilai estetika. Asri tampak seperti model profesional dalam editorial fashion kelas atas. Hal ini menunjukkan bahwa keberanian dalam berpose pun bisa tetap terlihat sopan dan artistik.

4. Netizen Terkesima

Tak butuh waktu lama, unggahan Asri tersebut langsung dibanjiri komentar dari warganet. Sebagian besar memuji keberanian dan kecantikan ibu tiga anak ini. Banyak yang tak menyangka bahwa di usianya yang sudah matang, Asri masih bisa tampil begitu memukau dan penuh percaya diri.

5. Bukti Diri Cinta Tubuh Sendiri

Penampilan Asri dalam foto-foto tersebut seakan menjadi pesan kuat tentang self-love dan body positivity. Ia menunjukkan bahwa mencintai diri sendiri apa adanya adalah bentuk kekuatan. Dengan tampil berani namun tetap elegan, Asri memberi inspirasi bagi perempuan lain untuk percaya diri dalam kondisi apapun.

Meski penampilan Asri Welas ini menuai kontroversi kecil, namun secara umum banyak yang mengapresiasi sisi baru dari dirinya. Ia membuktikan bahwa wanita bisa menjadi sosok yang kuat, berani, dan tetap menawan tanpa harus melanggar batas-batas kesopanan. Penampilan ini seakan menjadi pernyataan bahwa gaya adalah pilihan, dan kepercayaan diri adalah kunci utamanya.

DPR Awasi Penulisan Ulang Sejarah RI agar Bebas dari Intervensi Politik

by
DPR Awasi Penulisan Ulang Sejarah RI agar Bebas dari Intervensi Politik

Penulisan ulang sejarah Indonesia menjadi sorotan publik setelah berbagai pihak mengkhawatirkan adanya potensi distorsi narasi akibat intervensi politik. Merespons kekhawatiran itu, Dewan Perwakilan Rakyat menegaskan komitmennya untuk mengawal proses penulisan ulang sejarah Republik Indonesia agar tidak disusupi kepentingan kekuasaan.

Ketua Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa sejarah bangsa adalah milik rakyat, bukan milik rezim. Oleh karena itu, setiap usaha pembaruan atau revisi terhadap narasi sejarah harus dilakukan secara transparan, ilmiah, dan melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk sejarawan independen, akademisi, dan tokoh masyarakat.

Alasan Revisi Sejarah

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berencana memperbarui narasi sejarah nasional sebagai bagian dari reformasi pendidikan dan penguatan identitas bangsa. Langkah ini dinilai penting mengingat banyak catatan sejarah Indonesia yang selama ini dinilai bias atau tidak lengkap, terutama terkait peristiwa-peristiwa besar seperti G30S, Reformasi 1998, hingga peran tokoh-tokoh yang dulu disingkirkan dari narasi utama.

Namun, revisi ini menuai kekhawatiran publik akan potensi digunakannya proyek ini sebagai alat politisasi sejarah untuk membenarkan kekuasaan tertentu. Inilah yang mendorong DPR untuk memperketat pengawasan.

DPR Dorong Keterlibatan Sejarawan Independen

Dalam proses pengawasan, DPR mendorong agar penulisan ulang sejarah dilakukan oleh tim yang terdiri dari sejarawan profesional yang bebas dari afiliasi politik dan memiliki rekam jejak keilmuan yang kredibel. Selain itu, keterlibatan masyarakat, saksi sejarah, dan lembaga-lembaga kultural juga dianggap penting untuk memastikan bahwa sejarah yang ditulis tidak bersifat sepihak.

Komisi X DPR juga menekankan pentingnya pelibatan lembaga pendidikan dan perguruan tinggi dalam proses verifikasi data sejarah. Hal ini diharapkan bisa meminimalisasi risiko narasi sejarah yang manipulatif atau penuh muatan ideologis tertentu.

Sejarah sebagai Alat Pendidikan, Bukan Propaganda

Sejarah memiliki fungsi utama sebagai alat pendidikan untuk membentuk karakter dan identitas bangsa. Ketika sejarah dimanipulasi, maka generasi muda akan tumbuh dengan pemahaman yang keliru terhadap masa lalu bangsanya.

DPR mengingatkan bahwa sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, tapi juga cermin pembelajaran untuk masa depan. Jika narasi sejarah dikendalikan oleh kepentingan politik sesaat, maka nilai-nilai objektivitas, kebenaran, dan keadilan akan terabaikan. Oleh karena itu, lembaga legislatif menegaskan akan terus mengawal proses ini melalui rapat-rapat kerja, pemanggilan kementerian terkait, serta membuka ruang pengawasan publik secara luas.

Transparansi dan Akses Informasi

Langkah lain yang didorong DPR adalah memastikan transparansi dalam proses dokumentasi dan publikasi sejarah. Semua dokumen, hasil riset, dan diskusi tim penyusun harus dapat diakses publik agar masyarakat dapat ikut menilai dan mengkritisi narasi yang dibangun.

Penulisan ulang sejarah, jika dilakukan dengan benar dan adil, berpotensi menjadi momentum penting dalam menyembuhkan luka sejarah dan membangun kebanggaan nasional yang utuh. Namun jika disusupi kepentingan politik, proyek ini justru bisa menjadi bumerang bagi kepercayaan publik terhadap negara

DPR memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa penulisan ulang sejarah RI berlangsung secara ilmiah, objektif, dan bebas dari intervensi kekuasaan. Dengan pengawasan ketat, pelibatan sejarawan independen, serta keterbukaan informasi, upaya ini diharapkan bisa melahirkan narasi sejarah yang lebih jujur, adil, dan mencerminkan suara seluruh rakyat Indonesia.

UU Antideforestasi Uni Eropa Dipertanyakan: Indonesia Minta Penundaan hingga 2028

by
UU Antideforestasi Uni Eropa Dipertanyakan: Indonesia Minta Penundaan hingga 2028

Uni Eropa mengesahkan regulasi baru yang dikenal sebagai EU Deforestation Regulation (rans4d alternatif) pada tahun 2023. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dipasarkan di wilayah Uni Eropa tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah tanggal 31 Desember 2020. Komoditas yang terdampak termasuk minyak sawit, kakao, kopi, karet, kayu, dan kedelai—banyak di antaranya merupakan ekspor utama Indonesia.

Salah satu ketentuan utama dari EUDR adalah kewajiban menyertakan data geolokasi pada produk yang diekspor. Informasi ini harus menunjukkan dengan tepat lokasi asal bahan baku, serta memastikan bahwa lahan tersebut tidak terlibat dalam praktik deforestasi. Meskipun kebijakan ini bertujuan baik dari segi lingkungan, banyak pihak mempertanyakan implementasinya, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

Indonesia Minta Penundaan Hingga 2028

Menyadari dampak besar dari kebijakan tersebut, terutama terhadap petani kecil, Indonesia secara resmi meminta agar Uni Eropa menunda implementasi penuh EUDR hingga tahun 2028. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Hingga saat ini, meskipun Uni Eropa telah menunda implementasi hingga akhir 2025, Pemerintah Indonesia menilai bahwa masa transisi tersebut belum cukup untuk menyiapkan infrastruktur pendukung, edukasi, dan sistem pelacakan bagi petani kecil.

Jutaan petani kecil di Indonesia berperan penting dalam rantai pasok komoditas ekspor seperti sawit dan kopi. Namun, mereka umumnya tidak memiliki akses terhadap teknologi digital atau sistem informasi geospasial yang dibutuhkan untuk mematuhi EUDR. Bahkan banyak di antara mereka yang belum memiliki sertifikasi atau dokumen legal formal atas lahan yang digarap, sehingga sulit memenuhi persyaratan hukum yang diberlakukan Uni Eropa.

Dampak Langsung bagi Petani dan Ekonomi

Jika EUDR diberlakukan sesuai jadwal saat ini, banyak petani kecil berpotensi terpinggirkan dari rantai pasok global. Perusahaan besar mungkin dapat mematuhi regulasi ini karena memiliki sumber daya dan teknologi yang memadai. Sebaliknya, petani kecil yang menjadi tulang punggung produksi akan kesulitan mempertahankan akses ke pasar Eropa.

Hal ini tentu berdampak lebih luas terhadap ekonomi nasional, terutama daerah-daerah penghasil komoditas ekspor. Sektor-sektor yang selama ini mengandalkan ekspor ke Uni Eropa bisa mengalami perlambatan, dan berujung pada penurunan kesejahteraan masyarakat desa yang menggantungkan hidup pada pertanian dan perkebunan.

Isu Keadilan dan Tantangan Implementasi

UU Antideforestasi Uni Eropa dinilai mencerminkan pendekatan sepihak yang tidak memperhitungkan kondisi sosial ekonomi negara-negara berkembang. Aturan ini dianggap sebagai bentuk hambatan non-tarif yang dapat menghambat perdagangan bebas. Padahal, Indonesia telah menunjukkan komitmen serius dalam menurunkan angka deforestasi melalui berbagai kebijakan nasional, termasuk moratorium hutan dan pembangunan sistem pemantauan lahan berbasis teknologi satelit.

Selain itu, EUDR tidak memberikan ruang yang cukup untuk mekanisme dukungan teknis atau pendanaan bagi petani kecil di negara produsen. Tanpa kerja sama yang setara dan dukungan konkret dari Uni Eropa, kebijakan ini bisa menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan dalam perdagangan global.

Diperlukan Dialog dan Transisi yang Adil

Indonesia menegaskan bahwa pihaknya mendukung upaya perlindungan lingkungan dan pengurangan deforestasi global. Namun, implementasi kebijakan seperti EUDR harus mempertimbangkan prinsip keadilan, inklusivitas, dan kesiapan lokal. Permintaan penundaan hingga 2028 bukan untuk menunda tanggung jawab, melainkan agar ada waktu transisi yang cukup bagi petani kecil agar tidak tertinggal dalam proses menuju perdagangan yang berkelanjutan.

Diperlukan dialog yang terbuka antara negara produsen dan konsumen, serta kolaborasi internasional yang konkret untuk mendampingi petani kecil melalui bantuan teknis, pelatihan, dan pendanaan. Tanpa itu, tujuan mulia EUDR bisa berbalik menjadi tekanan sosial-ekonomi baru bagi jutaan orang yang hidup dari komoditas pertanian.

Gubernur Sulteng Resmi Lantik Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong-Banggai

by
Gubernur Sulteng Resmi Lantik Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong-Banggai

Dalam upaya mempercepat pembangunan daerah, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura melaksanakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Banggai. Acara yang digelar di Aula Gubernuran Sulteng ini menjadi tonggak penting bagi dimulainya kepemimpinan baru di dua kabupaten strategis tersebut.

Prosesi Pelantikan sebagai Momentum Baru

Pelantikan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri ini menandai dimulainya periode kepemimpinan 2024-2029. Gubernur Rusdy Mastura dalam sambutannya menekankan pentingnya komitmen para kepala daerah terpilih untuk mewujudkan janji-janji kampanye. “Masyarakat telah memberikan mandat, sekarang saatnya bekerja nyata untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Rusdy.

Untuk Kabupaten Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu dan Yasin kembali dipercaya memimpin setelah memenangkan Pilkada 2024. Sementara di Kabupaten Banggai, pasangan Amirudin Tamoreka dan Furqanuddin Masulili juga resmi dilantik setelah proses demokrasi yang berjalan lancar.

Tantangan Pembangunan di Dua Kabupaten

Parigi Moutong dan Banggai merupakan kabupaten dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, namun masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Gubernur mengingatkan pentingnya fokus pada beberapa sektor prioritas:

  1. Peningkatan Infrastruktur Dasar – Akses jalan dan jembatan yang masih menjadi kendala di beberapa wilayah

  2. Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan – Optimalisasi potensi maritim yang selama ini belum tergarap maksimal

  3. Pendidikan dan Kesehatan – Peningkatan kualitas layanan publik di daerah terpencil

“Kami berharap kepemimpinan baru bisa membawa terobosan dalam mengatasi berbagai persoalan ini,” ujar Rusdy Mastura.

Harapan Masyarakat terhadap Kepemimpinan Baru

Masyarakat di dua kabupaten menyambut baik pelantikan ini dengan berbagai harapan. Abdul Rahman, tokoh pemuda Parigi Moutong, menyatakan: “Kami berharap Bupati dan Wakil bisa segera merealisasikan program unggulan, terutama pembangunan jalan poros dan peningkatan ekonomi kerakyatan.”

Sementara di Banggai, kelompok nelayan berharap adanya perhatian khusus terhadap pengembangan sentra perikanan dan akses pemasaran yang lebih baik. “Selama ini hasil tangkapan kami sering kesulitan dijual dengan harga layak,” keluh Markus, salah satu nelayan.

Pelantikan ini juga dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimda, pimpinan DPRD, serta tokoh masyarakat dari kedua kabupaten. Acara berlangsung dengan protokol kesehatan ketat mengingat masih adanya potensi penyebaran COVID-19.

PSSI Hidupkan Kembali Kompetisi Lokal: Langkah Strategis untuk Sepak Bola Indonesia

by
PSSI Hidupkan Kembali Kompetisi Lokal: Langkah Strategis untuk Sepak Bola Indonesia

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tengah merancang gebrakan besar dengan menghidupkan kembali kompetisi sepak bola tingkat kota/kabupaten sebagai bagian dari strategi jangka panjang pengembangan sepak bola nasional. Inisiatif yang digagas langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini diharapkan dapat menjadi fondasi baru untuk membangun ekosistem sepak bola Indonesia yang lebih sehat dan kompetitif.

Dalam kunjungan kerjanya ke Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar, Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya sedang aktif berkomunikasi dengan berbagai konstituen sepak bola di daerah. “Kami ingin mengaktifkan kembali perserikatan dengan format yang lebih modern dan terstruktur,” jelas mantan Menteri BUMN tersebut. Rencananya, kompetisi yang akan disebut Liga 4 ini akan berjalan selama empat bulan sebagai tahap awal implementasi.

Kebijakan ini muncul sebagai respons atas menurunnya kualitas kompetisi lokal dalam beberapa tahun terakhir. Data PSSI menunjukkan bahwa hanya 30% kabupaten/kota di Indonesia yang masih aktif menyelenggarakan kompetisi reguler. Padahal, kompetisi lokal selama ini menjadi tulang punggung pembibitan pemain muda sebelum menapak ke level yang lebih tinggi. “Kami menemukan banyak talenta-talenta mentah yang sebenarnya memiliki potensi besar, tapi tidak tersalurkan karena minimnya kompetisi di level akar rumput,” tambah Erick.

Format yang sedang digodok PSSI mencakup beberapa elemen penting:

  1. Sistem kompetisi terpadu dengan standar nasional
  2. Mekanisme promosi-degradasi dengan Liga 3
  3. Pembinaan manajerial untuk pengurus klub lokal
  4. Program capacity building untuk pelatih dan ofisial pertandingan
  5. Integrasi sistem scouting nasional

Dari sisi pendanaan, PSSI akan menerapkan skema kemitraan dengan pemerintah daerah dan sponsor korporat. “Kami tidak ingin ini menjadi beban APBD. Model bisnis yang sustainable sedang kami susun agar kompetisi bisa mandiri,” papar Erick. Salah satu skema yang ditawarkan adalah program adopsi klub oleh perusahaan dengan insentif pajak tertentu.

Ahli perkembangan sepak bola, Dr. Setyo Busono, menyambut baik langkah ini. “Ini seperti kembali ke khittah sepak bola Indonesia di era 80-90an ketika perserikatan menjadi tulang punggung pembinaan pemain,” ujarnya. Namun ia mengingatkan pentingnya pendekatan yang berbeda dengan masa lalu. “Harus ada inovasi dalam sistem kompetisi dan manajemen agar sesuai dengan perkembangan sepak bola modern.”

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah disparitas kualitas antar daerah. PSSI mengakui perlunya pendekatan berbeda untuk daerah dengan infrastruktur terbatas. “Kami sedang menyusun program afirmasi untuk daerah tertinggal, termasuk bantuan sarana prasarana dan pelatihan,” jelas Sekjen PSSI Yunus Nusi dari mnctoto.com.

Respons dari daerah cukup beragam. Beberapa kabupaten seperti Gianyar dan Sleman menyambut antusias, sementara daerah lain masih ragu dengan kesiapan infrastrukturnya. “Kami butuh kepastian regulasi dan dukungan pendanaan sebelum berkomitmen,” ujar Ketua Asprov PSSI Jawa Barat.

Jika berjalan sesuai rencana, kompetisi ini akan menjadi kawah candradimuka bagi bibit-bibit unggul Indonesia. PSSI menargetkan minimal 300 kabupaten/kota akan berpartisipasi pada tahun pertama penyelenggaraan. “Ini bukan sekadar kompetisi, tapi gerakan nasional untuk membangun sepak bola dari dasar,” tegas Erick.

Sinergi KPU dan Bawaslu Kunci Sukses Pemungutan Suara Ulang Tanpa Gugatan

by
Sinergi KPU dan Bawaslu Kunci Sukses Pemungutan Suara Ulang Tanpa Gugatan

Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, menekankan pentingnya kolaborasi antara Komisi Pemilihan Umum KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal ini disampaikan untuk mencegah hasil pemilu kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang berpotensi memicu sengketa berkepanjangan dan pemborosan anggaran.

Ujang meminta KPU lebih terbuka menerima masukan dari Bawaslu, terutama terkait pencegahan pelanggaran prosedural. “Jika ada peringatan dari Bawaslu, KPU harus merespons dengan serius. Jangan sampai ego sektoral membuat koordinasi buruk, yang ujung-ujungnya berakhir di MK,” tegasnya di Jakarta, Selasa.

Ia mengingatkan sejumlah kasus sengketa pemilu di MK yang terjadi akibat kurangnya sinergi antara kedua lembaga. Menurutnya, PSU seharusnya menjadi solusi akhir, bukan malah memunculkan masalah baru karena kesalahan teknis atau administratif.

Pentingnya Persiapan Logistik dan Prosedur yang Matang

Selain koordinasi, Ujang juga menyoroti pentingnya kesiapan logistik PSU. Distribusi perlengkapan pemilu, seperti surat suara dan kotak pemungutan, harus direncanakan dengan cermat untuk menghindari kendala di lapangan. Beberapa kasus sengketa pemilu sebelumnya ternyata bersumber dari masalah prosedural sederhana, seperti keterlambatan distribusi atau ketidaksesuaian dokumen.

“KPU harus ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan teknis. PSU memakan biaya besar, baik dari sisi anggaran maupun waktu. Jika hasilnya kembali digugat, artinya ada pemborosan sumber daya yang seharusnya bisa dihindari,” ujarnya.

Mencegah Sengketa Pemilu yang Berulang

Sengketa pemilu yang berujung pada PSU bukan hanya menghabiskan dana negara, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Masyarakat bisa lelah melihat pemilu yang seolah tidak pernah mencapai kepastian akibat gugatan yang berulang.

Oleh karena itu, Ujang mendorong KPU dan Bawaslu untuk memperkuat komunikasi sejak tahap persiapan. “Dengan saling mendengarkan, risiko kesalahan bisa diminimalisir. Bawaslu memiliki peran pengawasan yang kritis, sementara KPU harus fleksibel dalam menyesuaikan prosedur jika ditemukan celah pelanggaran,” jelas rans4d link alternatif.

Dampak Ekonomi dan Politik dari PSU yang Tidak Efektif

PSU yang terus berulang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga ekonomi dan stabilitas politik. Anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk program pembangunan justru terpakai untuk biaya penyelenggaraan pemilu tambahan.

Di sisi lain, ketidakpastian hasil pemilu dapat memicu ketegangan politik di tingkat lokal. Jika masyarakat merasa prosesnya tidak adil atau tidak transparan, hal ini bisa memicu keresahan sosial.

Solusi Jangka Panjang untuk Pemilu yang Lebih Baik

Agar PSU tidak menjadi rutinitas yang melelahkan, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu saat ini. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:

  1. Peningkatan Kapasitas Petugas KPU dan Bawaslu – Pelatihan intensif untuk memastikan semua pihak memahami prosedur dengan benar.
  2. Penguatan Sistem Pengawasan – Teknologi digital bisa dimanfaatkan untuk memantau distribusi logistik dan proses penghitungan suara.
  3. Sosialisasi Prosedur Pemilu – Edukasi kepada masyarakat dan saksi partai untuk mengurangi kesalahan administratif.

Permintaan Ujang Bey agar KPU dan Bawaslu bekerja sama lebih erat patut mendapatkan perhatian serius. PSU seharusnya menjadi mekanisme terakhir untuk memperbaiki kesalahan pemilu, bukan malah menciptakan masalah baru. Dengan koordinasi yang baik, kesiapan logistik yang matang, dan transparansi proses, diharapkan hasil pemilu ke depan bisa lebih akuntabel dan minim sengketa.

Jika langkah-langkah pencegahan ini dijalankan dengan konsisten, bukan tidak mungkin Indonesia bisa mengurangi frekuensi PSU dan gugatan ke MK, sehingga pemilu benar-benar menjadi sarana demokrasi yang efektif dan dipercaya publik.

Hansi Flick: Barcelona Kini Boleh Bermimpi Usai Kalahkan Atletico Madrid

by
Hansi Flick: Barcelona Kini Boleh Bermimpi Usai Kalahkan Atletico Madrid

Kemenangan tipis 1-0 atas Atletico Madrid di Stadion Metropolitano pada leg kedua Piala Raja, Kamis dini hari WIB, membawa angin segar bagi Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick. Hasil ini mengantarkan tim Katalan tersebut ke partai final dengan agregat 5-4, di mana mereka akan berhadapan dengan rival abadi, Real Madrid, pada akhir April mendatang. Flick, yang baru beberapa bulan memimpin Barcelona, menyebut bahwa momen ini menjadi titik balik bagi timnya untuk mulai bermimpi lebih besar.

“Bermimpi diperbolehkan. Ini adalah momen yang bagus untuk kami, tetapi semuanya dapat berubah dengan cepat dan kami harus fokus,” ujar Flick, dikutip dari laman resmi Barcelona. Ia menekankan bahwa meski kemenangan ini patut dirayakan, Barcelona tidak boleh terbuai euforia. Tantangan melawan Real Madrid di final nanti akan menjadi ujian sesungguhnya bagi perkembangan tim di bawah kepemimpinannya.

Pertandingan melawan Atletico Madrid sendiri berlangsung alot, dengan Barcelona bermain lebih efisien dalam memanfaatkan peluang. Satu-satunya gol kemenangan mereka dicetak melalui kerja sama tim yang solid, menunjukkan tanda-tanda perbaikan taktik di bawah Hansi Flick. Pelatih asal Jerman itu tampaknya mulai berhasil menanamkan filosofi permainannya, meski masih membutuhkan waktu untuk penyempurnaan.

Kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa Barcelona masih memiliki mentalitas juang tinggi, terutama setelah melewati fase sulit di awal musim. Flick mengakui bahwa jalan menuju final tidak mudah, tetapi ia bangga dengan respon pemainnya yang terus menunjukkan perkembangan. “Kami melewati banyak rintangan, tapi semangat tim tidak pernah pudar. Ini adalah langkah penting untuk membangun kepercayaan diri,” tambahnya.

Keberhasilan melangkah ke final Piala Raja memberi harapan baru bagi Barcelona untuk mengakhiri musim dengan trofi, terutama setelah tertinggal jauh dalam persaingan La Liga.

Flick menyadari bahwa final melawan Real Madrid akan menjadi pertarungan sengit, tetapi ia yakin timnya bisa tampil maksimal jika tetap fokus. “Kami harus belajar dari setiap pertandingan dan terus memperbaiki diri. Final adalah pertandingan berbeda, tapi kami siap,” tegas rans4d.

Para pemain Barcelona juga menyambut antusias pencapaian ini. Beberapa nama seperti pemain muda yang tampil gemilang dan veteran yang memberikan kepemimpinan di lapangan menjadi kunci kesuksesan tim. Mereka sepakat bahwa kemenangan atas Atletico adalah modal berharga untuk menghadapi Real Madrid nanti.

Bagi fans Barcelona, pencapaian ini menjadi sinyal positif di tengah musim yang penuh gejolak. Mereka berharap Flick bisa membawa tim kembali ke jalur kesuksesan, dimulai dengan torehan trofi di Piala Raja. Namun, seperti diingatkan Flick sendiri, mimpi harus diiringi dengan kerja keras dan konsistensi. Tantangan terberat masih menanti, dan Barcelona harus membuktikan bahwa mereka benar-benar siap bangkit.

Dengan semangat baru di bawah Flick, Barcelona kini memiliki kesempatan emas untuk mengukir sejarah musim ini.

8.065 Warga Binaan Lapas di Jakarta Dapat Remisi Khusus Nyepi dan Lebaran 2025

by
8.065 Warga Binaan Lapas di Jakarta Dapat Remisi Khusus Nyepi dan Lebaran 2025

Sebanyak 8.065 warga binaan di berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di DKI Jakarta mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H/2025. Pemberian remisi ini diserahkan secara simbolis di Jakarta pada Senin (17/3) sebagai bentuk apresiasi negara terhadap narapidana yang telah menunjukkan perubahan sikap positif selama menjalani masa pembinaan.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DKI Jakarta, Heri Azhari, remisi khusus ini diberikan sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap proses rehabilitasi warga binaan. Remisi Nyepi-Lebaran diberikan sebagai penghargaan bagi narapidana berperilaku baik dan aktif dalam pembinaan, jelas hery. 13 narapidana dapat remisi Nyepi, 8.052 dapat remisi Lebaran dengan potongan 15 hari-2 bulan.

Lebih rinci, untuk remisi Lebaran 2025, sebanyak 7.941 warga binaan menerima Remisi Khusus (RK) I, yaitu pengurangan sebagian masa tahanan. Sementara itu, 111 orang lainnya mendapatkan RK II yang memungkinkan mereka bebas langsung. Heri tegaskan remisi diberikan melalui seleksi ketat sesuai hukum, termasuk pertimbangan tim asimilasi dan pembinaan Lapas.

Pemberian remisi hari raya telah menjadi tradisi tahunan Kemenkumham sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial.

Narapidana yang memenuhi kriteria seperti disiplin, mengikuti program pembinaan, dan tidak terlibat pelanggaran selama di lapas berhak mengajukan permohonan. “Ini bukan sekadar pengurangan hukuman, tetapi juga motivasi agar mereka terus berperilaku baik dan siap kembali ke masyarakat,” tambah game cuan.

Para warga binaan yang menerima remisi pun menyambut kebijakan ini dengan penuh syukur. Salah satu penerima RK II mengaku bersyukur bisa segera berkumpul dengan keluarga setelah bertahun-tahun menjalani hukuman. “Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan dan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk hidup lebih baik,” ujarnya.

Kemenkumham juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian untuk memastikan mantan narapidana yang dibebaskan dapat terintegrasi dengan baik. Langkah ini mencakup pendampingan melalui program after care, termasuk bantuan pelatihan keterampilan dan akses kerja.

Dengan pemberian remisi ini, diharapkan para warga binaan semakin termotivasi untuk berubah dan menjadi bagian produktif masyarakat. Kebijakan ini sekaligus mencerminkan pendekatan pemidanaan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memanusiakan dan memberi harapan baru.