artikel pemerintah

8.065 Warga Binaan Lapas di Jakarta Dapat Remisi Khusus Nyepi dan Lebaran 2025

by
8.065 Warga Binaan Lapas di Jakarta Dapat Remisi Khusus Nyepi dan Lebaran 2025

Sebanyak 8.065 warga binaan di berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di DKI Jakarta mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H/2025. Pemberian remisi ini diserahkan secara simbolis di Jakarta pada Senin (17/3) sebagai bentuk apresiasi negara terhadap narapidana yang telah menunjukkan perubahan sikap positif selama menjalani masa pembinaan.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DKI Jakarta, Heri Azhari, remisi khusus ini diberikan sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap proses rehabilitasi warga binaan. Remisi Nyepi-Lebaran diberikan sebagai penghargaan bagi narapidana berperilaku baik dan aktif dalam pembinaan, jelas hery. 13 narapidana dapat remisi Nyepi, 8.052 dapat remisi Lebaran dengan potongan 15 hari-2 bulan.

Lebih rinci, untuk remisi Lebaran 2025, sebanyak 7.941 warga binaan menerima Remisi Khusus (RK) I, yaitu pengurangan sebagian masa tahanan. Sementara itu, 111 orang lainnya mendapatkan RK II yang memungkinkan mereka bebas langsung. Heri tegaskan remisi diberikan melalui seleksi ketat sesuai hukum, termasuk pertimbangan tim asimilasi dan pembinaan Lapas.

Pemberian remisi hari raya telah menjadi tradisi tahunan Kemenkumham sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial.

Narapidana yang memenuhi kriteria seperti disiplin, mengikuti program pembinaan, dan tidak terlibat pelanggaran selama di lapas berhak mengajukan permohonan. “Ini bukan sekadar pengurangan hukuman, tetapi juga motivasi agar mereka terus berperilaku baik dan siap kembali ke masyarakat,” tambah game cuan.

Para warga binaan yang menerima remisi pun menyambut kebijakan ini dengan penuh syukur. Salah satu penerima RK II mengaku bersyukur bisa segera berkumpul dengan keluarga setelah bertahun-tahun menjalani hukuman. “Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan dan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk hidup lebih baik,” ujarnya.

Kemenkumham juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian untuk memastikan mantan narapidana yang dibebaskan dapat terintegrasi dengan baik. Langkah ini mencakup pendampingan melalui program after care, termasuk bantuan pelatihan keterampilan dan akses kerja.

Dengan pemberian remisi ini, diharapkan para warga binaan semakin termotivasi untuk berubah dan menjadi bagian produktif masyarakat. Kebijakan ini sekaligus mencerminkan pendekatan pemidanaan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memanusiakan dan memberi harapan baru.

Ridwan Kamil Bantah Isu Perselingkuhan dan Siap Jalani Proses Hukum

by
Ridwan Kamil Bantah Isu Perselingkuhan dan Siap Jalani Proses Hukum

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara tegas membantah kabar yang menyatakan dirinya terlibat dalam perselingkuhan dengan seorang wanita berinisial LM. Dalam keterangan resminya yang diterima di Bandung pada Kamis, ia menyebut berita tersebut sebagai fitnah yang sengaja disebarkan dengan tujuan tertentu.

“Beberapa hari terakhir, beredar informasi yang mengklaim ada pihak mengaku memiliki anak dari saya. Saya tegaskan bahwa ini adalah berita palsu dan upaya memanipulasi fakta untuk kepentingan materi,” ujar Ridwan Kamil. Ia menegaskan bahwa isu ini bukan hal baru dan sebenarnya sudah pernah diselesaikan secara tuntas beberapa tahun lalu.

Menurutnya, pertemuannya dengan wanita tersebut hanya terjadi satu kali dalam konteks pemberian bantuan pendidikan. “Saya bertemu dia dalam kapasitas sebagai tokoh masyarakat yang membantu seorang mahasiswa. Saat itu, ia sudah dalam kondisi hamil sebelum kami bertemu, dan hal ini telah diakui oleh yang bersangkutan beserta keluarganya,” jelasnya.

Ridwan Kamil menambahkan bahwa kasus ini sempat mereda setelah keluarga wanita tersebut meminta maaf secara terbuka. Namun, belakangan, isu ini kembali dihidupkan oleh oknum tertentu yang diduga memiliki niat tidak baik. “Ini adalah daur ulang fitnah lama dengan modus yang sama, yaitu mencari keuntungan finansial,” tegasnya.

Menyikapi hal ini, Ridwan Kamil memutuskan untuk menempuh jalur hukum guna mengklarifikasi kebenaran dan melindungi nama baiknya serta keluarganya. “Saya tidak akan diam melihat reputasi saya dicemarkan. Segala bentuk pencemaran nama baik akan kami proses secara hukum,” ucapnya.

Ia juga mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum jelas kebenarannya.

“Saya berharap publik bisa lebih bijak dalam menyikapi informasi, terutama yang bersifat sensitif seperti ini. Semua tuduhan tersebut tidak berdasar dan sudah dibantah dengan bukti yang sah,” kata Ridwan Kamil.

Dukungan pun mengalir dari berbagai pihak, termasuk rekan-rekan sejawatnya yang percaya bahwa isu ini sengaja dihembuskan untuk menjatuhkan citra Ridwan Kamil. Beberapa pengamat politik juga menyoroti kemungkinan adanya motif politis di balik penyebaran kabar tersebut, mengingat posisinya sebagai figur publik yang masih aktif di kancah nasional.

Dengan langkah hukum yang diambilnya, Ridwan Kamil berharap kasus ini dapat segera dituntaskan secara adil. “Saya yakin hukum akan bekerja secara objektif. Yang penting, saya dan keluarga bisa melanjutkan hidup dengan tenang tanpa gangguan fitnah seperti ini,” pungkas slot gacor.

Sebagai penutup, Ridwan Kamil kembali menekankan komitmennya untuk transparan dan bertanggung jawab dalam setiap isu yang menyangkut dirinya. Ia berharap ke depannya tidak ada lagi upaya-upaya serupa yang merugikan banyak pihak.

Polres Garut Intensifkan Razia Mobil Travel Ilegal di Jalur Mudik Lebaran 2025

by
Polres Garut Intensifkan Razia Mobil Travel Ilegal di Jalur Mudik Lebaran 2025

Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Garut, Jawa Barat, gencar melakukan operasi penertiban mobil travel ilegal yang beroperasi di jalur mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M. Langkah ini dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik Lebaran.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Garut, Iptu Aang Andi Suhandi, menyatakan bahwa razia akan digelar secara rutin setiap dini hari di sepanjang jalur mudik. “Kami akan melaksanakan operasi secara konsisten, terutama pada malam hingga pagi hari, saat moda transportasi ilegal ini biasanya beroperasi,” ujarnya di Garut, Selasa (11/3/2025).

Target Penertiban Travel Gelap

Sejak dimulainya Operasi Ketupat Lodaya 2025, Polres Garut telah menindak sejumlah kendaraan pribadi yang disalahgunakan sebagai angkutan travel ilegal. “Kami telah menemukan beberapa mobil pribadi yang digunakan untuk mengangkut penumpang tanpa izin trayek resmi. Ini jelas melanggar aturan dan membahayakan keselamatan penumpang,” tegas Aang.

Kendaraan yang ditilang akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan tentang Angkutan Jalan, termasuk denda dan pencabutan sementara Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Selain itu, penumpang yang menjadi korban travel gelap akan dialihkan ke transportasi resmi yang telah terdaftar.

Lokasi Pengawasan & Strategi Razia

Aang menjelaskan bahwa pengawasan akan difokuskan pada titik-titik rawan di jalur mudik Garut, seperti:

  • Jalan Raya Garut-Tasikmalaya
  • Terminal Guntur
  • Jalur menuju Puncak Darajat
  • Ruas jalan di sekitar objek wisata, seperti Kampung Sampireun dan Gunung Papandayan

Tim gabungan dari Satlantas, Intelkam, dan Bimas Polres Garut akan berjaga di posko terpadu untuk memeriksa dokumen kendaraan, termasuk izin trayek, surat uji kir, dan kapasitas penumpang. “Kami juga akan bekerja sama dengan Dishub setempat untuk memastikan tidak ada pelanggaran,” tambahnya.

Imbauan untuk Masyarakat

Polres Garut mengimbau masyarakat agar:

  1. Hindari Naik Travel Ilegal – Pilih transportasi resmi yang memiliki izin dan asuransi penumpang.
  2. Laporkan Jika Menemukan Pelanggaran – Masyarakat bisa melapor via hotline Polres Garut atau aplikasi e-Tilang.
  3. Patuhi Aturan Muatan – Pastikan kendaraan tidak melebihi kapasitas untuk menghindari risiko kecelakaan.

Dampak Positif Operasi

Sejauh ini, operasi ini telah berhasil mengurangi jumlah kendaraan ilegal di jalur mudik. “Kami akan terus melakukan evaluasi untuk memaksimalkan pengawasan hingga puncak arus balik nanti,” pungkas mnc toto.

Dengan langkah tegas ini, Polres Garut berkomitmen menciptakan mudik yang aman dan lancar bagi seluruh masyarakat.

BACA JUGA : SBY Kembali Jabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat 2025–2030

SBY Kembali Jabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat 2025–2030

by
SBY Kembali Jabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat 2025–2030

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pendiri Partai Demokrat sekaligus Presiden Ke-6 Republik Indonesia, kembali terpilih sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk periode 2025–2030. Pengumuman ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam rapat di Gedung DPP Partai Demokrat, Jakarta, Minggu (9/3). Kembalinya SBY ke posisi strategis ini dinilai sebagai upaya untuk memperkuat struktur dan arah perjuangan partai.

“Bapak Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,” kata AHY dalam keterangan resminya. Ia menambahkan bahwa SBY memiliki kewenangan penuh untuk memilih anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, yang akan membantu menentukan kebijakan dan strategi partai ke depan. “Kepemimpinan Bapak SBY diharapkan dapat membawa Partai Demokrat semakin solid dan relevan dalam menghadapi tantangan politik nasional,” ujarnya.

Selain SBY, AHY sendiri dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Sebagai putra sulung SBY, AHY juga saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Kabinet Merah Putih. Posisi ini semakin memperkuat peran AHY dalam struktur kepemimpinan partai, sekaligus menunjukkan kesinambungan generasi dalam Partai Demokrat.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Teuku Rifky Harsya, ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Tinggi Partai Demokrat. Rifky diharapkan dapat memastikan koordinasi dan pelaksanaan program-program partai berjalan dengan baik. “Kami berkomitmen untuk bekerja keras demi kemajuan Partai Demokrat dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar mnctoto.

BACA JUGA : Mendagri Minta Daerah Pastikan Kelancaran Mudik Lebaran 2025

Kembalinya SBY ke pucuk pimpinan Majelis Tinggi Partai Demokrat menandai babak baru dalam perjalanan partai tersebut.

Sebagai pendiri Partai Demokrat, SBY diharapkan mampu membawa partai kembali kuat dan solid. Kader Partai Demokrat percaya kepemimpinan SBY akan membawa partai ke arah yang lebih baik.

Partai Demokrat sendiri saat ini sedang berusaha mempertahankan posisinya sebagai salah satu partai besar di Indonesia. Dengan kembalinya SBY, partai ini berharap dapat menarik kembali simpati masyarakat dan meningkatkan elektabilitasnya menjelang pemilu mendatang. “Kami akan terus berjuang untuk menjadi partai yang dekat dengan rakyat dan berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa,” ujar AHY.

Di tengah dinamika politik nasional yang semakin kompleks, Partai Demokrat diharapkan dapat menjadi penyeimbang dan memberikan solusi konkret bagi berbagai masalah yang dihadapi bangsa. SBY, dengan pengalamannya sebagai mantan presiden, diharapkan dapat memberikan arahan strategis bagi partai. “Kami akan terus mengedepankan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat,” tegas SBY.

Dukungan dari kader dan simpatisan Partai Demokrat pun mengalir deras menyambut kepemimpinan SBY kembali. Banyak yang berharap bahwa kepemimpinan SBY dapat membawa partai ini kembali ke masa kejayaannya. “Kami yakin Bapak SBY bisa membawa Partai Demokrat kembali bersinar,” ujar seorang simpatisan partai.

Dengan struktur kepemimpinan yang baru, Partai Demokrat siap menghadapi tantangan politik ke depan. SBY, AHY, dan Rifky diharapkan dapat bekerja sama dengan baik untuk memastikan partai ini tetap relevan dan berkontribusi positif bagi bangsa. “Kami akan terus berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjaga keutuhan bangsa,” tutup AHY.

Mendagri Minta Daerah Pastikan Kelancaran Mudik Lebaran 2025

by
Mendagri Minta Daerah Pastikan Kelancaran Mudik Lebaran 2025

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriyah. Permintaan ini disampaikan usai apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2025 di Surabaya, Kamis (7/3). Tito menekankan pentingnya koordinasi antara pemda, kepolisian, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi peningkatan volume kendaraan dan penumpang selama musim mudik.

“Kami sudah meminta sejak bulan lalu agar jalan-jalan yang berlubang atau rawan banjir segera diperbaiki. Hal ini bertujuan untuk menghindari perlambatan perjalanan,” ujar Tito. Ia menjelaskan bahwa kerusakan infrastruktur jalan dapat menyebabkan kemacetan dan gangguan transportasi yang berdampak pada arus mudik secara nasional. Oleh karena itu, pemda diminta untuk segera mengevaluasi dan memperbaiki infrastruktur yang menjadi tanggung jawab mereka.

Salah satu fokus utama dalam persiapan mudik Lebaran 2025 adalah penanganan pasar tumpah yang berpotensi menghambat arus lalu lintas. Tito mengapresiasi langkah strategis yang telah diambil oleh sejumlah kepala daerah di Jawa Barat, seperti menutup sementara pangkalan yang berpotensi menghambat lalu lintas selama puncak arus mudik. “Langkah seperti ini perlu diikuti oleh daerah lain untuk memastikan kelancaran arus mudik,” ujarnya.

Selain perbaikan infrastruktur, Tito juga meminta pemda untuk menyiapkan posko-posko pengamanan dan pelayanan mudik di sepanjang jalur mudik. Posko-posko ini diharapkan dapat memberikan bantuan dan informasi kepada pemudik, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan selama perjalanan. “Posko mudik harus siap siaga 24 jam untuk membantu pemudik yang membutuhkan,” tegasnya.

Mendagri juga mengingatkan pemda untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian, dinas perhubungan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam menyiapkan langkah-langkah antisipasi. “Koordinasi yang baik antarinstansi sangat penting untuk memastikan kelancaran arus mudik,” ujar Tito. Ia menambahkan bahwa pemda harus memastikan semua pihak siap menghadapi peningkatan volume kendaraan dan penumpang selama musim mudik.

Tito juga menekankan pentingnya keselamatan dalam transportasi, terutama untuk moda transportasi laut yang sering digunakan selama arus mudik.

“Kami meminta pemda untuk memastikan bahwa semua sarana dan prasarana transportasi telah memenuhi standar keselamatan,” ujarnya. Ia juga meminta pemda untuk memastikan bahwa moda transportasi, seperti kapal dan bus, mematuhi aturan yang berlaku, termasuk larangan mengangkut muatan berlebih.

Permintaan Mendagri ini disambut positif oleh sejumlah pemerintah daerah. Bupati dan gubernur di berbagai wilayah telah mulai melakukan evaluasi dan perbaikan infrastruktur di daerahnya. “Kami telah memulai perbaikan jalan dan menyiapkan posko mudik. Semua upaya ini dilakukan untuk memastikan pemudik bisa pulang dengan aman dan nyaman,” ujar seorang bupati di Jawa Tengah.

Masyarakat pun menyambut baik langkah proaktif pemerintah dalam menyiapkan arus mudik. Banyak yang berharap bahwa perbaikan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dapat mengurangi risiko kecelakaan dan kemacetan selama perjalanan mudik. “Kami berharap tahun ini arus mudik bisa lebih lancar dan aman,” ujar seorang warga yang berencana mudik ke Jawa Timur.

Dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan arus mudik Lebaran 2025 dapat berjalan lancar dan aman. Tito menegaskan bahwa keselamatan dan kenyamanan pemudik adalah prioritas utama. “Kami akan terus memantau persiapan ini dan memastikan bahwa semua langkah antisipasi telah dilakukan dengan baik,” tutup rans4d.

Anggota DPR Ajak Publik Tak Perlu Perdebatkan Status Letkol Teddy

by
Anggota DPR Ajak Publik Tak Perlu Perdebatkan Status Letkol Teddy

Anggota DPR RI, Nurul Arifin, mengajak semua pihak untuk tidak mempermasalahkan status Letnan Kolonel (Letkol) Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) yang masih aktif sebagai prajurit TNI. Menurutnya, pengangkatan Teddy sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Perpres tersebut mengatur bahwa posisi Seskab berada di bawah Sekretariat Militer Presiden (Sesmilpres), yang memungkinkan perwira TNI aktif menduduki jabatan tersebut.

“Biarkan Letkol Teddy menjalankan tugasnya dengan profesional dan sebaik-baiknya. Pengangkatannya sudah sesuai aturan dan disetujui oleh Presiden,” ujar Nurul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/3/2025). Ia menegaskan bahwa status Teddy sebagai Seskab tidak melanggar aturan, sehingga tidak perlu ada tuntutan agar ia mundur dari institusi TNI.

Nurul menjelaskan bahwa Perpres 148/2024 memberikan ruang bagi perwira TNI aktif untuk menduduki jabatan tertentu di lingkungan pemerintahan, termasuk posisi Seskab. “Ini bukan hal baru. Ada aturan yang jelas yang mengatur hal ini, dan pengangkatan Letkol Teddy sudah melalui proses yang sesuai,” tambahnya. Ia juga menekankan bahwa keputusan ini telah disetujui oleh Presiden, sehingga masyarakat tidak perlu meragukan legitimasinya.

BACA JUGA : IKD Jadi Kunci Penting dalam Efisiensi Layanan Perbankan dan Inklusi Keuangan

Lebih lanjut, Nurul mengajak masyarakat untuk fokus mendukung kinerja Teddy dalam menjalankan tugasnya sebagai Seskab.

“Saat ini, yang terpenting adalah kita mendukung keputusan yang telah sesuai dengan ketentuan hukum. Mari kita beri kesempatan kepada Letkol Teddy untuk bekerja dengan baik,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa polemik terkait status Teddy hanya akan mengalihkan perhatian dari tugas-tugas penting yang harus diselesaikan.

Di sisi lain, Nurul juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penugasan perwira TNI di lingkungan sipil. “Kami di DPR akan terus memantau dan memastikan bahwa setiap penugasan TNI di luar institusi militer dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya. Ia menegaskan bahwa Anggota DPR akan selalu mendukung langkah-langkah yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.

Selain itu, Nurul mengingatkan bahwa TNI memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal keamanan dan stabilitas nasional.

Nurul juga menekankan bahwa polemik terkait status Teddy seharusnya tidak menjadi isu yang berlarut-larut. “Kita harus melihat ini dari perspektif yang lebih luas. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mendukung pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk kepentingan rakyat,” kata rans4d.

Penjelasan ini diharapkan membuat masyarakat memahami bahwa pengangkatan Letkol Teddy sebagai Seskab telah sesuai aturan serta netralitas TNI.

Nurul mengajak semua pihak fokus mendukung program pemerintah demi kesejahteraan rakyat daripada memperdebatkan hal yang kurang produktif.

Nurul berharap polemik status Letkol Teddy segera mereda agar semua pihak dapat fokus memajukan bangsa serta negara bersama-sama.

IKD Jadi Kunci Penting dalam Efisiensi Layanan Perbankan dan Inklusi Keuangan

by
IKD Jadi Kunci Penting dalam Efisiensi Layanan Perbankan dan Inklusi Keuangan

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) akan menjadi faktor krusial dalam mendukung efisiensi layanan perbankan dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini disampaikan Teguh dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (8/3/2025). Menurutnya, data kependudukan yang akurat dan terintegrasi secara digital akan mempermudah proses layanan perbankan, terutama dalam hal verifikasi identitas nasabah.

“Pemanfaatan IKD tidak hanya mendorong efisiensi layanan perbankan, tetapi juga membuka akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil,” ujar Teguh. Ia menambahkan bahwa digitalisasi data kependudukan ini akan meminimalisir risiko kesalahan identitas dan mempercepat proses administrasi, sehingga layanan perbankan dapat lebih cepat dan akurat.

Sebagai langkah konkret, Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri telah menjalin kerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tergabung dalam Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo). Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat digitalisasi layanan perbankan sekaligus memastikan perlindungan data pribadi nasabah. “Kolaborasi ini akan memastikan bahwa data kependudukan yang digunakan oleh BPR dan BPRS tetap aman dan terlindungi,” jelas Teguh.

IKD, yang merupakan bentuk digital dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan dalam layanan perbankan, seperti kesulitan verifikasi identitas nasabah di daerah terpencil atau terbelakang.

Dengan IKD, proses pembukaan rekening, pengajuan kredit, dan layanan keuangan lainnya dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. “Ini akan mendorong inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses layanan perbankan konvensional,” tambah Teguh.

Selain itu, pemanfaatan IKD juga diharapkan dapat mengurangi praktik penipuan atau penyalahgunaan identitas dalam transaksi keuangan. Dengan sistem yang terintegrasi, bank dapat memverifikasi identitas nasabah secara real-time, sehingga risiko fraud dapat diminimalisir. “Keamanan data nasabah adalah prioritas utama. Kami memastikan bahwa sistem IKD dirancang dengan standar keamanan yang tinggi,” tegas Teguh.

BACA JUGA : Wing Komando I Kopasgat Siapkan Mobil Dapur dan Air Minum untuk Bantu Korban Banjir

Kerja sama antara Dukcapil dan Perbarindo ini juga mencakup pelatihan dan sosialisasi bagi para pelaku usaha perbankan dalam memanfaatkan IKD.

“Kami akan memberikan pelatihan kepada staf BPR dan BPRS agar mereka dapat menggunakan IKD secara optimal. Ini penting untuk memastikan bahwa manfaat IKD dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Teguh.

Di sisi lain, Perbarindo menyambut baik kerja sama ini. Ketua Umum Perbarindo, Budi Satria, menyatakan bahwa IKD akan menjadi game changer dalam layanan perbankan, terutama bagi BPR dan BPRS yang selama ini melayani masyarakat di daerah terpencil. “IKD akan mempermudah proses verifikasi nasabah dan mempercepat layanan keuangan. Ini sangat membantu dalam meningkatkan daya saing BPR dan BPRS,” kata mnc toto.

Dengan adanya IKD, diharapkan layanan perbankan dapat lebih inklusif dan merata, menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala masalah identitas.

“Kami terus mendorong digitalisasi layanan perbankan agar semua masyarakat dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah.” Teguh menegaskan komitmen untuk memastikan tidak ada lagi hambatan dalam akses layanan keuangan nasional. Melalui langkah-langkah inovatif, digitalisasi perbankan diharapkan menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan efisien.

Dukcapil dan Perbarindo bekerja sama untuk menghadirkan layanan keuangan yang aman, mudah, serta ramah bagi masyarakat. Inisiatif ini bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan sistem perbankan yang lebih stabil dan terpercaya. Dengan transformasi digital, layanan perbankan semakin mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Digitalisasi keuangan menjadi kunci utama dalam membangun sistem perbankan yang modern, adaptif, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara Dukcapil dan Perbarindo diharapkan mampu mempercepat inklusi keuangan di seluruh wilayah Indonesia.

Wing Komando I Kopasgat Siapkan Mobil Dapur dan Air Minum untuk Bantu Korban Banjir

by
Wing Komando I Kopasgat Siapkan Mobil Dapur dan Air Minum untuk Bantu Korban Banjir

Jajaran Wing Komando I Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU telah mengerahkan mobil dapur lapangan dan kendaraan penghasil air minum untuk membantu korban banjir di kawasan Jabodetabek. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap bencana banjir yang melanda beberapa wilayah, terutama Bekasi, yang menjadi daerah terdampak terparah. Bantuan ini disiagakan untuk memastikan kebutuhan dasar korban banjir, seperti makanan dan air minum, dapat terpenuhi.

“Bantuan ini kami siagakan tidak hanya di Bekasi saja selaku daerah dengan banjir terparah. Jika di daerah lain ada yang butuh pertolongan, kita laksanakan bantuan,” kata Komandan Wing Komando I Kopasgat, Kolonel Pas Helmi A. Nange, saat dihubungi ANTARA, Rabu (6/3). Ia menegaskan bahwa upaya ini dilakukan sesuai dengan perintah Komandan Kopasgat, Marsda TNI Deny Muis, untuk memberikan bantuan secepat mungkin kepada korban banjir yang masih bertahan di posko-posko pengungsian.

Nange menjelaskan bahwa pihaknya telah mengerahkan satu kendaraan penghasil air minum dari Batalyon Komando (Yonko) 461 dan satu kendaraan dapur lapangan dari Yonko 461. Mobil dapur lapangan ini dilengkapi dengan peralatan memasak dan bahan baku makanan yang siap diolah untuk memenuhi kebutuhan korban banjir. “Kami menyediakan bahan baku makanan untuk diproduksi di mobil dapur tersebut, sehingga korban banjir bisa mendapatkan makanan yang layak,” ujarnya.

Selain menyediakan makanan, kendaraan penghasil air minum juga menjadi prioritas dalam operasi bantuan ini.

Air minum bersih merupakan kebutuhan mendesak bagi korban banjir, terutama di daerah yang mengalami kesulitan akses air bersih akibat genangan air. “Kami memastikan bahwa air minum yang dihasilkan memenuhi standar kesehatan dan aman untuk dikonsumsi,” tambah Nange.

Wing Komando I Kopasgat juga berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah setempat, untuk memastikan bantuan dapat didistribusikan secara merata. “Kami bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bantuan sampai ke tangan yang membutuhkan,” ujar slot4d. Ia juga menambahkan bahwa tim Kopasgat siap bergerak cepat ke daerah lain jika diperlukan.

Bantuan ini disambut positif oleh warga yang terdampak banjir. Banyak korban banjir yang mengungsi di posko-posko pengungsian merasa terbantu dengan adanya pasokan makanan dan air minum dari Kopasgat. “Kami sangat berterima kasih atas bantuan ini. Ini sangat membantu kami yang sedang kesulitan,” ujar seorang warga di Bekasi.

Selain bantuan logistik, Kopasgat juga memastikan bahwa tim medis dan tenaga kesehatan siap memberikan pelayanan kesehatan bagi korban banjir. “Kami juga menyiapkan tim medis untuk membantu korban yang membutuhkan perawatan kesehatan,” kata Nange. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi munculnya penyakit pascabanjir, seperti diare dan infeksi kulit.

Dengan adanya bantuan dari Wing Komando I Kopasgat, diharapkan beban korban banjir dapat sedikit terkurangi. Nange menegaskan bahwa Kopasgat akan terus memantau perkembangan situasi dan siap memberikan bantuan tambahan jika diperlukan. “Kami berkomitmen untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir hingga kondisi kembali normal,” ujarnya.

Bencana banjir yang melanda Jabodetabek kali ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan dan koordinasi antarinstansi dalam menghadapi bencana alam. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan dampak bencana dapat diminimalisir dan korban banjir mendapatkan bantuan yang tepat waktu dan memadai. “Kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” tutup Nange.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo Prioritaskan Penanganan Sampah daripada Pengadaan Mobil Dinas Baru

by
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo Prioritaskan Penanganan Sampah daripada Pengadaan Mobil Dinas Baru

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menunjukkan komitmennya terhadap kepentingan publik dengan menolak pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan. Alih-alih menggunakan anggaran untuk keperluan pribadi, Hasto meminta agar dana tersebut dialihkan untuk mendukung penanganan sampah di Kota Yogyakarta. Keputusan ini mencerminkan sikap kepemimpinan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan pribadi.

Dalam pernyataannya usai acara Serah Terima Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta di Balai Kota Yogyakarta pada Senin, Hasto menjelaskan bahwa mobil dinas yang saat ini digunakan masih dalam kondisi baik. Meskipun mobil tersebut telah digunakan selama tiga hingga empat tahun, Hasto menegaskan bahwa tidak ada urgensi untuk menggantinya dengan yang baru. “Mobil lama masih bagus, tidak perlu diganti,” ujarnya.

Anggaran yang semula dialokasikan untuk pembelian mobil dinas baru diperkirakan mencapai hampir Rp3 miliar. Menurut Hasto, dana sebesar itu akan lebih bermanfaat jika dialihkan untuk mendukung program penanganan sampah di Kota Yogyakarta. Persoalan sampah menjadi salah satu isu utama yang memerlukan perhatian serius, terutama di tengah upaya pemerintah kota untuk meningkatkan kebersihan dan kualitas lingkungan hidup.

Hasto mengusulkan agar anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan gerobak sampah yang akan didistribusikan ke seluruh Rukun Warga (RW) di Kota Yogyakarta. Dengan adanya gerobak sampah yang memadai, diharapkan proses pengumpulan dan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif. “Lebih baik anggaran yang hampir Rp3 miliar itu digunakan untuk membeli gerobak sampah. Ini akan lebih bermanfaat bagi masyarakat,” jelas mnctoto.

Keputusan Hasto untuk mengalihkan anggaran tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah kota dalam mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui mekanisme refocusing anggaran, dana yang semula dialokasikan untuk pembelian mobil dinas akan dialihkan ke program penanganan sampah. Langkah ini tidak hanya menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga mencerminkan kepedulian terhadap masalah lingkungan.

Penanganan sampah merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Kota Yogyakarta.

Sebagai kota yang dikenal dengan sebutan Kota Gudeg, Yogyakarta memiliki daya tarik wisata yang tinggi. Namun, persoalan sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat mengurangi kenyamanan dan keindahan kota. Dengan mengalokasikan dana untuk pengadaan gerobak sampah, diharapkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dapat meningkat.

Keputusan Hasto Wardoyo ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai bahwa langkah tersebut merupakan contoh nyata dari kepemimpinan yang visioner dan berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, keputusan ini juga menunjukkan bahwa penggunaan anggaran daerah harus selalu diprioritaskan untuk program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, keputusan Hasto juga menginspirasi para pemimpin daerah lainnya untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran. Alih-alih menggunakan dana untuk keperluan yang bersifat konsumtif, anggaran daerah sebaiknya dialokasikan untuk program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh warga.

Keputusan Wali Kota Yogyakarta menolak pengadaan mobil dinas baru menunjukkan kepedulian besar terhadap efisiensi penggunaan anggaran daerah. Pengalihan anggaran untuk penanganan sampah merupakan langkah konkret dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan kota Yogyakarta.

Kebijakan ini mencerminkan komitmen seorang pemimpin dalam mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Dengan langkah tersebut, diharapkan kualitas hidup masyarakat meningkat dan permasalahan sampah dapat ditangani lebih efektif.

Semoga kebijakan ini menjadi inspirasi bagi pemimpin daerah lain dalam mengelola anggaran dengan lebih bijaksana.

Lakpesdam PBNU Desak Pemerintah dan DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

by
Lakpesdam PBNU Desak Pemerintah dan DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana. Desakan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (28/2), sebagai respons terhadap maraknya kasus korupsi yang terjadi belakangan ini. Lakpesdam PBNU menilai bahwa pengesahan RUU ini menjadi langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia.

“Kami menekankan pentingnya reformasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan penindakan yang didukung oleh regulasi yang kuat. Oleh sebab itu, Lakpesdam PBNU meminta kepada pemerintah dan parlemen untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset,” tegas Ah Maftuchan, pengurus Lakpesdam PBNU, dalam konferensi pers tersebut. Ia menambahkan bahwa RUU ini akan menjadi instrumen hukum yang efektif untuk memastikan bahwa aset hasil tindak pidana, terutama korupsi, dapat dirampas dan dikembalikan kepada negara.

Desakan ini muncul sebagai respons terhadap sederet kasus korupsi yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Lakpesdam PBNU menilai bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. “Kasus-kasus korupsi yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan langkah-langkah fundamental untuk mencegah praktik KKN berulang,” ujar Maftuchan.

RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana, bahkan sebelum proses peradilan selesai. Hal ini dinilai penting untuk mencegah pelaku korupsi mengalihkan atau menyembunyikan aset mereka selama proses hukum berlangsung. “Dengan adanya RUU ini, kita bisa memastikan bahwa aset hasil korupsi tidak hilang atau dipindahtangankan,” jelas Maftuchan.

Selain itu, Lakpesdam PBNU juga menekankan pentingnya reformasi sistem pengawasan dan penindakan korupsi secara menyeluruh.

Maftuchan menyatakan bahwa regulasi yang kuat harus didukung oleh implementasi yang konsisten dan transparan. “Kami mendorong pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga memastikan bahwa regulasi tersebut dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Lakpesdam PBNU juga mengimbau masyarakat untuk turut serta mengawasi proses pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Partisipasi publik dinilai penting untuk memastikan bahwa RUU ini benar-benar dapat menjadi alat yang efektif dalam memerangi korupsi. “Masyarakat harus terlibat aktif dalam mengawasi proses legislasi ini. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa korupsi tidak lagi merajalela,” tambah Maftuchan.

Di sisi lain, pemerintah dan DPR diharapkan dapat segera memprioritaskan pembahasan RUU Perampasan Aset. Lakpesdam PBNU menilai bahwa pengesahan RUU ini tidak hanya akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. “Kami berharap pemerintah dan DPR dapat segera mengambil langkah konkret untuk membahas dan mengesahkan RUU ini,” ujar rans4d link alternatif.

Dengan adanya RUU Perampasan Aset, diharapkan praktik korupsi dapat ditekan secara signifikan. Lakpesdam PBNU optimistis bahwa langkah ini akan membawa dampak positif bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami yakin regulasi yang kuat dan implementasi konsisten dapat menciptakan sistem yang lebih bersih serta transparan,” ujar Maftuchan. Desakan Lakpesdam PBNU mengingatkan semua pihak tentang pentingnya komitmen bersama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dengan dukungan pemerintah, DPR, dan masyarakat, diharapkan RUU Perampasan Aset segera disahkan sebagai instrumen hukum yang efektif. Regulasi ini diharapkan mampu menjadi alat utama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bebas korupsi dan lebih transparan.