berita indonesia

Wing Komando I Kopasgat Siapkan Mobil Dapur dan Air Minum untuk Bantu Korban Banjir

by
Wing Komando I Kopasgat Siapkan Mobil Dapur dan Air Minum untuk Bantu Korban Banjir

Jajaran Wing Komando I Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU telah mengerahkan mobil dapur lapangan dan kendaraan penghasil air minum untuk membantu korban banjir di kawasan Jabodetabek. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap bencana banjir yang melanda beberapa wilayah, terutama Bekasi, yang menjadi daerah terdampak terparah. Bantuan ini disiagakan untuk memastikan kebutuhan dasar korban banjir, seperti makanan dan air minum, dapat terpenuhi.

“Bantuan ini kami siagakan tidak hanya di Bekasi saja selaku daerah dengan banjir terparah. Jika di daerah lain ada yang butuh pertolongan, kita laksanakan bantuan,” kata Komandan Wing Komando I Kopasgat, Kolonel Pas Helmi A. Nange, saat dihubungi ANTARA, Rabu (6/3). Ia menegaskan bahwa upaya ini dilakukan sesuai dengan perintah Komandan Kopasgat, Marsda TNI Deny Muis, untuk memberikan bantuan secepat mungkin kepada korban banjir yang masih bertahan di posko-posko pengungsian.

Nange menjelaskan bahwa pihaknya telah mengerahkan satu kendaraan penghasil air minum dari Batalyon Komando (Yonko) 461 dan satu kendaraan dapur lapangan dari Yonko 461. Mobil dapur lapangan ini dilengkapi dengan peralatan memasak dan bahan baku makanan yang siap diolah untuk memenuhi kebutuhan korban banjir. “Kami menyediakan bahan baku makanan untuk diproduksi di mobil dapur tersebut, sehingga korban banjir bisa mendapatkan makanan yang layak,” ujarnya.

Selain menyediakan makanan, kendaraan penghasil air minum juga menjadi prioritas dalam operasi bantuan ini.

Air minum bersih merupakan kebutuhan mendesak bagi korban banjir, terutama di daerah yang mengalami kesulitan akses air bersih akibat genangan air. “Kami memastikan bahwa air minum yang dihasilkan memenuhi standar kesehatan dan aman untuk dikonsumsi,” tambah Nange.

Wing Komando I Kopasgat juga berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah setempat, untuk memastikan bantuan dapat didistribusikan secara merata. “Kami bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bantuan sampai ke tangan yang membutuhkan,” ujar slot4d. Ia juga menambahkan bahwa tim Kopasgat siap bergerak cepat ke daerah lain jika diperlukan.

Bantuan ini disambut positif oleh warga yang terdampak banjir. Banyak korban banjir yang mengungsi di posko-posko pengungsian merasa terbantu dengan adanya pasokan makanan dan air minum dari Kopasgat. “Kami sangat berterima kasih atas bantuan ini. Ini sangat membantu kami yang sedang kesulitan,” ujar seorang warga di Bekasi.

Selain bantuan logistik, Kopasgat juga memastikan bahwa tim medis dan tenaga kesehatan siap memberikan pelayanan kesehatan bagi korban banjir. “Kami juga menyiapkan tim medis untuk membantu korban yang membutuhkan perawatan kesehatan,” kata Nange. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi munculnya penyakit pascabanjir, seperti diare dan infeksi kulit.

Dengan adanya bantuan dari Wing Komando I Kopasgat, diharapkan beban korban banjir dapat sedikit terkurangi. Nange menegaskan bahwa Kopasgat akan terus memantau perkembangan situasi dan siap memberikan bantuan tambahan jika diperlukan. “Kami berkomitmen untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir hingga kondisi kembali normal,” ujarnya.

Bencana banjir yang melanda Jabodetabek kali ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan dan koordinasi antarinstansi dalam menghadapi bencana alam. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan dampak bencana dapat diminimalisir dan korban banjir mendapatkan bantuan yang tepat waktu dan memadai. “Kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” tutup Nange.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo Prioritaskan Penanganan Sampah daripada Pengadaan Mobil Dinas Baru

by
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo Prioritaskan Penanganan Sampah daripada Pengadaan Mobil Dinas Baru

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menunjukkan komitmennya terhadap kepentingan publik dengan menolak pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan. Alih-alih menggunakan anggaran untuk keperluan pribadi, Hasto meminta agar dana tersebut dialihkan untuk mendukung penanganan sampah di Kota Yogyakarta. Keputusan ini mencerminkan sikap kepemimpinan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan pribadi.

Dalam pernyataannya usai acara Serah Terima Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta di Balai Kota Yogyakarta pada Senin, Hasto menjelaskan bahwa mobil dinas yang saat ini digunakan masih dalam kondisi baik. Meskipun mobil tersebut telah digunakan selama tiga hingga empat tahun, Hasto menegaskan bahwa tidak ada urgensi untuk menggantinya dengan yang baru. “Mobil lama masih bagus, tidak perlu diganti,” ujarnya.

Anggaran yang semula dialokasikan untuk pembelian mobil dinas baru diperkirakan mencapai hampir Rp3 miliar. Menurut Hasto, dana sebesar itu akan lebih bermanfaat jika dialihkan untuk mendukung program penanganan sampah di Kota Yogyakarta. Persoalan sampah menjadi salah satu isu utama yang memerlukan perhatian serius, terutama di tengah upaya pemerintah kota untuk meningkatkan kebersihan dan kualitas lingkungan hidup.

Hasto mengusulkan agar anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan gerobak sampah yang akan didistribusikan ke seluruh Rukun Warga (RW) di Kota Yogyakarta. Dengan adanya gerobak sampah yang memadai, diharapkan proses pengumpulan dan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif. “Lebih baik anggaran yang hampir Rp3 miliar itu digunakan untuk membeli gerobak sampah. Ini akan lebih bermanfaat bagi masyarakat,” jelas mnctoto.

Keputusan Hasto untuk mengalihkan anggaran tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah kota dalam mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui mekanisme refocusing anggaran, dana yang semula dialokasikan untuk pembelian mobil dinas akan dialihkan ke program penanganan sampah. Langkah ini tidak hanya menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga mencerminkan kepedulian terhadap masalah lingkungan.

Penanganan sampah merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Kota Yogyakarta.

Sebagai kota yang dikenal dengan sebutan Kota Gudeg, Yogyakarta memiliki daya tarik wisata yang tinggi. Namun, persoalan sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat mengurangi kenyamanan dan keindahan kota. Dengan mengalokasikan dana untuk pengadaan gerobak sampah, diharapkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dapat meningkat.

Keputusan Hasto Wardoyo ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai bahwa langkah tersebut merupakan contoh nyata dari kepemimpinan yang visioner dan berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, keputusan ini juga menunjukkan bahwa penggunaan anggaran daerah harus selalu diprioritaskan untuk program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, keputusan Hasto juga menginspirasi para pemimpin daerah lainnya untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran. Alih-alih menggunakan dana untuk keperluan yang bersifat konsumtif, anggaran daerah sebaiknya dialokasikan untuk program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh warga.

Keputusan Wali Kota Yogyakarta menolak pengadaan mobil dinas baru menunjukkan kepedulian besar terhadap efisiensi penggunaan anggaran daerah. Pengalihan anggaran untuk penanganan sampah merupakan langkah konkret dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan kota Yogyakarta.

Kebijakan ini mencerminkan komitmen seorang pemimpin dalam mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Dengan langkah tersebut, diharapkan kualitas hidup masyarakat meningkat dan permasalahan sampah dapat ditangani lebih efektif.

Semoga kebijakan ini menjadi inspirasi bagi pemimpin daerah lain dalam mengelola anggaran dengan lebih bijaksana.

Lakpesdam PBNU Desak Pemerintah dan DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

by
Lakpesdam PBNU Desak Pemerintah dan DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana. Desakan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (28/2), sebagai respons terhadap maraknya kasus korupsi yang terjadi belakangan ini. Lakpesdam PBNU menilai bahwa pengesahan RUU ini menjadi langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia.

“Kami menekankan pentingnya reformasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan penindakan yang didukung oleh regulasi yang kuat. Oleh sebab itu, Lakpesdam PBNU meminta kepada pemerintah dan parlemen untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset,” tegas Ah Maftuchan, pengurus Lakpesdam PBNU, dalam konferensi pers tersebut. Ia menambahkan bahwa RUU ini akan menjadi instrumen hukum yang efektif untuk memastikan bahwa aset hasil tindak pidana, terutama korupsi, dapat dirampas dan dikembalikan kepada negara.

Desakan ini muncul sebagai respons terhadap sederet kasus korupsi yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Lakpesdam PBNU menilai bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. “Kasus-kasus korupsi yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan langkah-langkah fundamental untuk mencegah praktik KKN berulang,” ujar Maftuchan.

RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana, bahkan sebelum proses peradilan selesai. Hal ini dinilai penting untuk mencegah pelaku korupsi mengalihkan atau menyembunyikan aset mereka selama proses hukum berlangsung. “Dengan adanya RUU ini, kita bisa memastikan bahwa aset hasil korupsi tidak hilang atau dipindahtangankan,” jelas Maftuchan.

Selain itu, Lakpesdam PBNU juga menekankan pentingnya reformasi sistem pengawasan dan penindakan korupsi secara menyeluruh.

Maftuchan menyatakan bahwa regulasi yang kuat harus didukung oleh implementasi yang konsisten dan transparan. “Kami mendorong pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga memastikan bahwa regulasi tersebut dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Lakpesdam PBNU juga mengimbau masyarakat untuk turut serta mengawasi proses pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Partisipasi publik dinilai penting untuk memastikan bahwa RUU ini benar-benar dapat menjadi alat yang efektif dalam memerangi korupsi. “Masyarakat harus terlibat aktif dalam mengawasi proses legislasi ini. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa korupsi tidak lagi merajalela,” tambah Maftuchan.

Di sisi lain, pemerintah dan DPR diharapkan dapat segera memprioritaskan pembahasan RUU Perampasan Aset. Lakpesdam PBNU menilai bahwa pengesahan RUU ini tidak hanya akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. “Kami berharap pemerintah dan DPR dapat segera mengambil langkah konkret untuk membahas dan mengesahkan RUU ini,” ujar rans4d link alternatif.

Dengan adanya RUU Perampasan Aset, diharapkan praktik korupsi dapat ditekan secara signifikan. Lakpesdam PBNU optimistis bahwa langkah ini akan membawa dampak positif bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami yakin regulasi yang kuat dan implementasi konsisten dapat menciptakan sistem yang lebih bersih serta transparan,” ujar Maftuchan. Desakan Lakpesdam PBNU mengingatkan semua pihak tentang pentingnya komitmen bersama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dengan dukungan pemerintah, DPR, dan masyarakat, diharapkan RUU Perampasan Aset segera disahkan sebagai instrumen hukum yang efektif. Regulasi ini diharapkan mampu menjadi alat utama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bebas korupsi dan lebih transparan.

Panglima TNI Pastikan Anggota Terlibat Insiden Tarakan Telah Diperiksa

by
Panglima TNI Pastikan Anggota Terlibat Insiden Tarakan Telah Diperiksa

Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, menyatakan bahwa anggota TNI yang terlibat dalam insiden penyerangan di Polres Tarakan, Kalimantan Utara, telah menjalani pemeriksaan. Hal ini disampaikan Agus usai menghadiri acara pembagian bantuan sosial di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Kamis (22/2/2025). “Yang terlibat sudah kami periksa. Ada beberapa anggota yang terindikasi,” ujarnya saat ditemui awak media.

Agus menegaskan bahwa insiden ini telah ditangani dengan serius oleh Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha. Menurutnya, Pangdam telah mengambil langkah-langkah koordinatif dengan pimpinan Polri untuk memastikan situasi kembali kondusif. “Pangdam sudah bertindak cepat. Langkah-langkah penanganan sudah dilakukan, dan sekarang tidak ada lagi masalah. Pangdam bersama pimpinan Polri telah menyelesaikan ini dengan baik,” jelas Agus.

Insiden penyerangan di Polres Tarakan tersebut sempat memicu ketegangan antara TNI dan Polri di wilayah tersebut. Meski demikian, Agus menekankan bahwa kedua institusi telah bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini secara profesional. “Kami selalu menjaga hubungan baik antara TNI dan Polri. Insiden ini adalah hal yang tidak diinginkan, dan kami berkomitmen untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan,” tambahnya.

Ketika ditanya mengenai bentuk hukuman yang akan diberikan kepada anggota TNI yang terlibat, Agus menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan kajian lebih lanjut. “Kami akan meninjau kembali laporan dan hasil pemeriksaan sebelum memutuskan langkah hukum yang tepat. Yang pasti, kami tidak akan mentolerir tindakan yang melanggar disiplin dan aturan,” tegas rans4d.

Agus juga mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Pangdam VI/Mulawarman dalam menangani insiden ini.

Menurutnya, koordinasi yang baik antara TNI dan Polri menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah tersebut. “Kerja sama antara TNI dan Polri sangat penting, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami akan terus memperkuat sinergi ini,” ujarnya.

Selain itu, Panglima TNI menegaskan bahwa insiden ini tidak akan mempengaruhi hubungan baik antara TNI dan Polri secara keseluruhan. “Kami memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu melindungi rakyat dan menjaga kedaulatan negara. Insiden ini adalah pelajaran berharga bagi kami untuk terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi,” kata Agus.

Di sisi lain, masyarakat Tarakan mengharapkan agar insiden serupa tidak terulang di masa depan. Mereka berharap kedua institusi keamanan ini dapat bekerja sama dengan lebih baik untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. “Kami berharap TNI dan Polri bisa saling mendukung, bukan saling berseteru. Keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama,” ujar seorang warga Tarakan.

Dengan langkah-langkah penanganan yang telah diambil, Panglima TNI optimis bahwa insiden ini tidak akan berdampak luas pada hubungan TNI-Polri. “Kami akan terus memperbaiki diri dan memastikan bahwa setiap anggota TNI memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik,” pungkas Agus.

Menteri PKP Umumkan Tower Wisma Atlet Kemayoran Siap Diresmikan untuk Hunian ASN dan MBR

by
Menteri PKP Umumkan Tower Wisma Atlet Kemayoran Siap Diresmikan untuk Hunian ASN dan MBR

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengumumkan bahwa tiga tower di Wisma Atlet Kemayoran telah siap diresmikan sebagai hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, tujuh tower lainnya diproyeksikan siap pada akhir April 2024, sehingga total terdapat 10 tower yang akan difungsikan sebagai tempat tinggal bagi ASN dan MBR. Hal ini disampaikan Maruarar saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

“Yang sudah siap untuk diresmikan adalah tiga tower di Kemayoran, yaitu Wisma Atlet. Kemudian, tujuh tower lainnya akan siap pada akhir April. Jadi, total ada 10 tower yang akan dimanfaatkan,” ujar Maruarar. Revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran bertujuan menyediakan hunian layak bagi ASN serta MBR dengan harga yang terjangkau.

Proyek ini melibatkan dua blok utama, Blok D10 di Kemayoran dan Blok C2 di Pademangan, dengan total 7.426 unit. Dari total unit yang direvitalisasi, sebanyak 1.932 unit dialokasikan khusus sebagai hunian bagi ASN dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Maruarar menjelaskan bahwa revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran ini dilakukan dengan memperhatikan standar kualitas dan kenyamanan hunian.

“Kami memastikan bahwa hunian ini memenuhi standar layak huni dan dapat memberikan kenyamanan bagi para penghuninya,” ujarnya. Selain itu, pemerintah juga menyediakan fasilitas pendukung, seperti area parkir, ruang terbuka hijau, dan akses transportasi yang memadai.

Proyek ini diharapkan menjadi solusi atas keterbatasan hunian bagi ASN dan MBR di wilayah Jakarta. Jakarta dikenal memiliki harga properti yang tinggi, sehingga hunian terjangkau sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan adanya proyek ini, kesejahteraan dan produktivitas ASN dapat meningkat karena memiliki tempat tinggal yang layak. Masyarakat berpenghasilan rendah juga mendapat akses hunian yang lebih baik, mendukung kualitas hidup yang lebih stabil.

Selain itu, revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memanfaatkan aset negara secara optimal. Maruarar menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya memaksimalkan penggunaan aset negara untuk kepentingan publik. “Ini adalah bentuk nyata dari upaya pemerintah untuk memanfaatkan aset negara demi kesejahteraan rakyat,” kata berita terpercaya.

Proyek ini juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk para ASN dan MBR yang telah menantikan adanya hunian terjangkau di ibu kota. Mereka berharap bahwa hunian ini dapat segera dihuni dan memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka. “Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah memprioritaskan kebutuhan hunian bagi ASN dan MBR,” ujar salah satu perwakilan ASN.

Ke depan, pemerintah berencana untuk terus mengembangkan program serupa di berbagai daerah lainnya. Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi permasalahan hunian di Indonesia, sekaligus mendukung program pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan diresmikannya tower Wisma Atlet Kemayoran, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi ASN dan MBR. Hal ini tidak hanya menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam memanfaatkan aset negara untuk kepentingan publik. Semoga ke depannya, program serupa dapat terus dilaksanakan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh rakyat Indonesia.

NasDem Luncurkan Program Remaja Bernegara untuk Siapkan Pemimpin Masa Depan

by
NasDem Luncurkan Program Remaja Bernegara untuk Siapkan Pemimpin Masa Depan

Partai Nasional Demokrat (NasDem) meluncurkan program inovatif bertajuk Remaja Bernegara (RBN) Model Parlemen, sebuah simulasi ekspres pertama di Indonesia yang dirancang khusus untuk remaja. Program ini resmi diperkenalkan di Jakarta pada Sabtu (tanggal), dengan tujuan utama mengenalkan dunia politik kepada generasi muda secara edukatif dan inspiratif. Melalui RBN, NasDem berkomitmen untuk menyiapkan calon-calon pemimpin masa depan yang memahami nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menjelaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk membentuk wajah Indonesia 20 tahun ke depan. “Ini adalah wajah Indonesia 20 tahun mendatang. Kami ingin mempersiapkannya dari sekarang,” ujar Saan dalam keterangan tertulis. Ia menekankan bahwa generasi muda adalah aset berharga bagi masa depan bangsa, dan melalui RBN, mereka akan dibekali dengan pemahaman mendalam tentang proses politik dan pemerintahan.

Program Remaja Bernegara ini diinisiasi oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem, Siti Nurbaya, dan didukung penuh oleh seluruh keluarga besar partai. Saan menyatakan bahwa RBN tidak hanya sekadar program pelatihan, tetapi juga sebagai wadah untuk membentuk karakter dan kepemimpinan generasi muda. “Kami ingin para remaja tidak hanya melihat politik sebagai sesuatu yang kotor atau penuh intrik. Melalui RBN, mereka akan memahami bahwa politik adalah alat untuk membangun bangsa,” tambahnya.

RBN Model Parlemen dirancang sebagai simulasi yang memungkinkan peserta merasakan langsung bagaimana proses pengambilan keputusan di parlemen.

Para remaja akan diajak untuk berdiskusi, merumuskan kebijakan, dan memecahkan masalah-masalah nyata yang dihadapi bangsa. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepekaan sosial, dan kemampuan berpikir kritis di kalangan generasi muda.

Saan Mustopa meyakini bahwa memperkenalkan politik sejak dini kepada generasi muda adalah langkah penting dalam membangun demokrasi yang sehat. “Politik bukanlah hal yang tabu. Justru, semakin dini generasi muda memahami proses politik, semakin baik mereka mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang berkualitas,” ujarnya. Ia juga berharap program ini dapat mengubah persepsi negatif tentang politik dan menunjukkan bahwa politik bisa menjadi sarana untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Program Remaja Bernegara juga mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk para ahli pendidikan dan aktivis pemuda. Mereka menilai bahwa program semacam ini sangat dibutuhkan untuk membangun kesadaran politik generasi muda. Selain itu, RBN diharapkan dapat menjadi contoh bagi partai-partai politik lain untuk turut serta dalam membina generasi muda yang berintegritas dan berwawasan luas.

NasDem berkomitmen untuk terus mengembangkan program RBN ke berbagai daerah di Indonesia. Tujuannya adalah agar lebih banyak remaja yang terlibat dan merasakan manfaat dari program ini. “Kami ingin menjangkau remaja di seluruh Indonesia, tidak hanya di kota-kota besar. Setiap anak muda berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang,” kata Saan.

Dengan diluncurkannya program Remaja Bernegara, Partai NasDem menunjukkan komitmennya dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.

Program ini menjadi wadah edukasi politik serta investasi jangka panjang untuk mencetak pemimpin muda berkarakter dan visioner.

Pemimpin masa depan yang dicetak melalui program ini diharapkan siap menghadapi tantangan global dengan kompetensi mumpuni.

Melalui RBN, NasDem berupaya menciptakan generasi muda yang cerdas secara intelektual serta memiliki jiwa nasionalisme tinggi.

Selain kecerdasan intelektual, kepedulian terhadap bangsa dan negara menjadi nilai utama yang ditanamkan dalam program ini.

BACA JUGA : Polri Sudah Miliki Daftar Calon Kapolda Jawa Timur dan AsSDM

Polri Sudah Miliki Daftar Calon Kapolda Jawa Timur dan AsSDM

by
Polri Sudah Miliki Daftar Calon Kapolda Jawa Timur dan AsSDM

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menyiapkan daftar nama-nama kandidat yang akan mengisi jabatan strategis, yakni Kapolda Jawa Timur dan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AsSDM). Hal ini disampaikan oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, dalam konferensi pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta, pada Rabu lalu. Meskipun demikian, nama-nama calon tersebut belum dapat diungkapkan ke publik.

Irjen Pol. Sandi menjelaskan bahwa proses seleksi calon Kapolda Jatim dan AsSDM telah melalui tahapan yang ketat dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di tubuh Polri. Salah satu tahapan penting yang telah dilalui adalah pembahasan dalam Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri. Wanjakti merupakan lembaga yang bertugas mengevaluasi dan merekomendasikan calon pejabat tinggi kepolisian berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan integritas.

“Pimpinan kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, telah memiliki daftar nama-nama yang akan dipertimbangkan untuk mengisi posisi-posisi tersebut. Namun, kami belum dapat mengumumkan nama-nama tersebut karena masih dalam proses finalisasi,” ujar Irjen Pol. Sandi.

Proses seleksi ini menunjukkan komitmen Polri untuk menempatkan orang-orang terbaik di posisi-posisi kunci.

Kapolda Jawa Timur, misalnya, merupakan jabatan yang memegang peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia. Sementara itu, AsSDM bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusia Polri, termasuk pembinaan karir dan peningkatan kompetensi personel.

Meskipun nama-nama kandidat belum diumumkan, spekulasi mengenai siapa yang akan mengisi jabatan-jabatan tersebut mulai bermunculan. Beberapa nama perwira tinggi Polri yang dianggap memiliki kapabilitas dan pengalaman memadai disebut-sebut masuk dalam daftar calon. Namun, Irjen Pol. Sandi menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Kapolri dan pimpinan Polri lainnya.

“Kami memastikan bahwa proses ini berjalan transparan dan objektif. Semua calon telah melalui penilaian yang komprehensif, termasuk dari segi kepemimpinan, kinerja, dan dedikasi terhadap tugas,” tambahnya.

Kosongnya posisi Kapolda Jatim dan AsSDM selama beberapa waktu terakhir telah memicu berbagai pertanyaan dari publik. Namun, Polri memastikan bahwa tugas-tugas di kedua posisi tersebut tetap berjalan lancar berkat koordinasi yang baik antar jajaran. Pengisian jabatan ini diharapkan dapat memperkuat kinerja Polri, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.

Dengan adanya pengumuman ini, masyarakat Jawa Timur dan seluruh Indonesia menantikan siapa sosok yang akan memimpin kepolisian di Jawa Timur serta mengelola sumber daya manusia Polri ke depan. Keputusan ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kinerja Polri secara keseluruhan, terutama dalam menjaga keamanan dan melayani masyarakat.

BACA JUGA : Oky Suryowahono Paparkan Strategi Atasi Tantangan Keamanan Data dan Privasi dalam Pengembangan AI

Oky Suryowahono Paparkan Strategi Atasi Tantangan Keamanan Data dan Privasi dalam Pengembangan AI

by
Oky Suryowahono Paparkan Strategi Atasi Tantangan Keamanan Data dan Privasi dalam Pengembangan AI

Dalam acara diskusi publik bertema “AI and Humanity: Where Do We Draw the Line” yang digelar di Jakarta pada Selasa, 11 Februari, Plt Kepala Pusat Kebijakan Strategis Kemkomdigi, Oky Suryowahono, mengungkapkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (AI) tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga menghadirkan sejumlah tantangan Keamanan serius. Di antara tantangan tersebut adalah isu keamanan data, privasi, hak asasi manusia (HAM), dan hak cipta. Menyikapi hal ini, Kemkomdigi telah menyusun sejumlah strategi untuk memastikan bahwa perkembangan AI tetap sejalan dengan kepentingan publik dan perlindungan hak individu.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan AI adalah risiko pelanggaran privasi dan keamanan data. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh sistem AI, potensi penyalahgunaan data pribadi menjadi semakin tinggi. Oky menegaskan Kemkomdigi telah menyiapkan regulasi komprehensif untuk memastikan pengumpulan serta penggunaan data dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Regulasi ini juga dirancang untuk melindungi hak-hak pengguna, termasuk hak atas privasi dan keamanan data.

Selain itu, Kemkomdigi juga fokus pada penguatan infrastruktur keamanan siber. Dalam era digital yang semakin kompleks, serangan siber menjadi ancaman nyata yang dapat mengganggu stabilitas sistem AI. Kemkomdigi berencana meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah, swasta, dan akademisi untuk mengembangkan teknologi keamanan siber yang lebih canggih. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir risiko kebocoran data dan serangan siber yang dapat merugikan masyarakat.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah isu etika dan HAM dalam penggunaan AI.

Oky menekankan bahwa pengembangan AI harus selalu mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Misalnya, penggunaan AI dalam pengambilan keputusan otomatis harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia. Kemkomdigi berkomitmen mengedepankan etika dalam kebijakan AI, termasuk membentuk tim ahli untuk mengawasi implementasi teknologi secara bertanggung jawab.

Di sisi hak cipta, Kemkomdigi juga menyadari bahwa perkembangan AI dapat menimbulkan persoalan baru, terutama terkait dengan kepemilikan dan penggunaan karya yang dihasilkan oleh sistem AI. Untuk itu, Kemkomdigi sedang merancang regulasi yang jelas mengenai hak cipta dalam konteks AI, termasuk mekanisme perlindungan bagi kreator dan pengguna teknologi AI.

Dalam kesimpulannya, Oky menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan pengembangan AI. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat bagi Indonesia dalam menghadapi era digital yang semakin maju.